Manajemen Percepatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi

widyopramono-jaksa-agung-muda-tindak-pidana-khusus-jampidsusSalah satu sorotan negatif masyarakat terhadap institusi kejaksaan, terjadi karena lemahnya akuntabilitas kinerja,yang meliputi aktifitas kerja tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, atau melaksanakan tupoksi namun tidak bisa di ukur tingkat kinerjanya baik dari sisi waktu, proses maupun pencapaian hasil. Fenomena tersebut menunjukjan adanya persoalan manajerial, yang lebih tertuju kepada ketiadaan instrumen yang mengatur sistem dan proses pelaksanaan pekerjaan.

Permasalahan utama adalah menyangkut sistem kerja yang terdiri dari seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas.  Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Dr. R. Widyopramono pada ceramahnya di hadapan peserta Diklat Kepemimpinan tingkat IV angkatan 2 dan 3 yang berlangsung di Aula Adhyaksa Loka Pusat Dikilat Manajemen dan Kepemimpinan kampus B Badan Diklat Kejaksaan RI Jalan Hankam No. 60, Ceger, Jakarta Timur, Kamis (8/5/2014).

“Karena masalah tersebut, maka percepatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi tidak hanya semata-mata menyangkut persoalan manajerial, tetapi juga membutuhkan adanya pendekatan sistem secara menyeluruh,” lanjut Widyo.

Dalam Ceramah Pimpinan dengan topik ‘Manajemen Percepatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)’’ tersebut, mantan Kajati Jawa Tengah itu mengaku bahwa dirinya menyambut baik topik yang diminta panitia penyelenggara Diklat. “Saya sangat senang dengan  topik yang diangkat,  sangat terkait dengan peranan dan fungsi bidang Pidsus Kejaksaan Agung yang saat ini sedang fokus pada penyelesaian penanganan perkara baik yang merupakan tunggakan perkara tahun-tahun sebelumnya maupun perkara-perkara yang saat ini sedang di tangani’’ kata Widyopramono.

widyopramono-jaksa-agung-muda-tindak-pidana-khusus-jampidsus-kejagung

Pemilihan  topik itu  dianggapnya sangat tepat, karena penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupai secara cepat dan akuntabel akan mempengaruhi peningkatan citra institusi dan kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap kejaksaan secara keseluruhan.

Kejaksaan Agung dalam hal ini Jampidsus tengah  menanganani dugaan penyelewengan pada pengadaan  bus Trans Jakarta. Dalam kasus yang bernilai Rp 1,5 triliun ini di temukan bukti-bukti seperti mesin bus karatan dan kropos.

“Tak dipungkiri  saat ini,  kami  juga masih memiliki tunggakan perkara yang signifikan. Misalnya, tunggakan di tingkat penyelidikan, penyidikan  dan eksekusi.  Ini (tunggakan) harus segera diminimalisir sehingga sorotan negatif masyarakat terhadap institusi Kejaksaan bisa berkurang.”

Jampidsus juga mengingatkan, untuk menjadi pemimpin yang baik harus melalui didikan dan binaan, sehingga tidak ada lagi pemimpin karbitan.  “Ingatlah selalu wejangan Jaksa Agung agar kita selalu menjaga diri, jaga institusi serta jaga integritas  moral,” tegas Widyo.

Dalam ceramahnya, Widyopramono juga memberikan hadiah berupa buku kepada peserta yang berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikannya. MUZER

Sumber:

http://wartabadiklat.info/data-diklat/diklat-mapim/22-diklat-pim/204-manajemen-percepatan-penyelesaian-perkara-tipikor.html

Iklan

Tentang Dwiki

Simpel dalam menatap hidup dan menapaki kehidupan!
Pos ini dipublikasikan di Berita Hukum dan tag , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s