Korporasi Hak Cipta

Perkembengan korporasi sebagai lembaga bisnis ternyata makin menguat seiring dengan kemajuan dan penemuan iptek. Kedudukannya sebagai kekuatan di luar jangkauan pengaturan negara, membuat korporasi ingin menguasai atau memonopoli semua kehidupan ekonomi, tanpa kendali pemerintah. Kondisi ini, menurut Mohammad Mustofa, membuat bisnis korporasi berisiko merugikan kepentingan publik, yang sering disebut sebagai kejahatan korporasi (corporate crime).

Pengertian korporasi sebagai subjek hukum pidana dimulai sejak 1951, dengan pengundangan UU Darurat Nomor 17 Tahun 1951 (UU Penimbunan Barang-barang), diikuti pemberlakuan UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi).

Adapun UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, mengatur keterkaitan korporasi atau badan hukum sebagai pelaku tindak pidana hak cipta, sebagaimana bunyi Pasal 46. Penetapan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana hak cipta merupakan langkah maju karena Auteurswet 1912 belum mengaturnya.

Pelbagai permasalahan yang timbul terkait dengan pertanggungjawaban korporasi yang melakukan crime for corporation sejatinya karena dihapusnya Pasal 46 UU Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982. Realitas itu karena perkembangan iptek, yang secara otomatis menghadirkan ilmu dunia dengan teknologi digital dan segala aspeknya. Kemajuan teknologi internet merupakan salah satu bukti perkembangan teknologi digital itu.

Realitasnya, produk-produk yang dilindungi hak cipta pun seringkali direproduksi dan didistribusikan secara ilegal, baik oleh individu (perorangan) maupun korporasi sebagai badan hukum. Perbanyakan tanpa hak atas suatu karya intelektual (piracy) itu memiliki makna the unauthorized and illegal reproduction or distribution of material protected by copyright, patent or trademark law. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Pemikiran Hukum | Tag , , , , , | Meninggalkan komentar

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

gambar-hak-cipta-copyrightMenelisik korporasi tindak pidana hak cipta di beberapa negara, patut menjadi perhatian bagi pejabat berwenang di Indonesia untuk kembali mengetengahkan korporasi sebagai subjek tindak pidana hak cipta.

Sebagaimana kita ketahui, korporasi sebagai subjek tindak pidana hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 pasal 46. Namun, selanjutnya, dalam undang-undang hak cipta berikutnya (Nomor 7 Tahun 1987, Nomor 12 Tahun 1997 dan Nomor 19 Tahun 2002), predikat korporasi sebagai subjek tindak pidana hak cipta, tidak diakomodasi lagi.

Anehnya, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 memuat kewenangan penyidik Polri dan PPNS terkait dugaan tindak pidana hak cipta, yaitu melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan dari atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang hak cipta. Ketentuan ini aneh, ketika korporasi atau badan hukum tidak ditegaskan sebagai subjek tindak pidana hak cipta, tetapi mengatur pemeriksaan dan permintaan keterangan terhadap korporasi atau badan terkait tindak pidana hak cipta. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Pemikiran Hukum | Tag , , , , , , | Meninggalkan komentar

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif HAM

alur-skema-tindak-pidana-pencucian-uang-tppuUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU No 8/2010) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang untuk memenuhi kepentingan nasional, adalah mengembalikan aset hasil korupsi yang dirasa belum optimal. Karena, masih terdapat ruang timbulnya penafsiran yang berbeda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya beban pembuktian secara maksimal, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan para pelaksana UU.

Peran penyidik, tindak pidana asal, maksud pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), penyitaan harta kekayaan TPPU dan HAM, sesuai ketentuan Pasal 75, UU No 8/2010 yang merupakan pengganti UU No 15/2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. “Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan TPPU dan memberitahukan kepada PPATK.”

Makna penyidik (polisi), jaksa atau penyidik predicate crime sebagai penyidik TPPU, hal ini merupakan langkah terobosan dalam proses penegakan hukum. Artinya, apabila dalam penyidikan tindak pidana korupsi, jaksa selaku penyidik menemukan adanya TPPU, maka jaksa penyidik atau penyidik predicate crime tidak perlu menyerahkan hasil penyidikan kepada penyidik Polri, sehingga tidak akan terjadi proses saling menunggu dalam penyelesaian penyidikannya.

Dengan dilakukan penyidikan sendiri oleh jaksa penyidik predicate crime terhadap TPPU, bersamaan dengan penyidikan tindak pidana korupsi, hal ini sangat mendukung proses penanganan perkara secara cepat (speedy investigation). Berkas perkara hasil penyidikan gabungan antara tindak pidana asal atau predicate crime dan TPPU, sebagai konsekuensi logis oleh jaksa penuntut umum (JPU) dapat langsung disatukan dakwaannya dalam bentuk dakwaan kumulatif, hal mana menciptakan terselenggaranya proses penuntutan yang cepat (speedy prosecution). Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Pemikiran Hukum | Tag , , , , , , | Meninggalkan komentar

IKA FH UNS Merupakan Organisasi yang Bersifat Sosial, Akademis dan Profesional

kampus-fakultas-hukum-fh-universitas-sebelas-maret-uns-surakartaIkatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta menggelar Halalbihalal di Borobudur Room Hotel Novotel Solo, Minggu (11/8). Acara tersebut terbuka bagi seluruh alumni mulai dari angkatan pertama tahun 1976 hingga angkatan 2009 yang baru saja lulus. Ratusan alumni dari berbagai angkatan pun hadir pada acara yang berlangsung dengan hangat untuk menyatukan generasi ke generasi.

Sejak setahun terakhir, IKA FH UNS memang beberapa kali menggelar acara. Beberapa bulan lalu, IKA FH UNS sukses menggelar musyawarah nasional dan pemilihan ketua umum baru. Acara tersebut diisi dengan berbagai kegiatan sosial, di antaranya konsultasi hukum gratis kepada masyarakat bertempat di Fakultas Hukum UNS. Kemudian, dilanjutkan dengan napak tilas ke kampus pertama FH UNS yang berada di kawasan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Baru lima bulan berselang, mereka kembali mengumpulkan alumni dalam suasana Lebaran yang dikemas dalam halalbihalal dihadiri oleh pejabat kampus, termasuk Rektor UNS Prof Dr Ravik Karsidi MS serta Dekan FH UNS Prof Hartiwiningsih. Hadir pula Ketua IKA FH UNS, Dr Widyo Pramono SH MHum. Saat ini, lulusan FH UNS menyandang berbagai profesi berkumpul bersama. Suasana silaturahmi semakin hangat dengan hiburan Tera Band. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Berita Hukum | Tag , , , , | Meninggalkan komentar

Manajemen Percepatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi

widyopramono-jaksa-agung-muda-tindak-pidana-khusus-jampidsusSalah satu sorotan negatif masyarakat terhadap institusi kejaksaan, terjadi karena lemahnya akuntabilitas kinerja,yang meliputi aktifitas kerja tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, atau melaksanakan tupoksi namun tidak bisa di ukur tingkat kinerjanya baik dari sisi waktu, proses maupun pencapaian hasil. Fenomena tersebut menunjukjan adanya persoalan manajerial, yang lebih tertuju kepada ketiadaan instrumen yang mengatur sistem dan proses pelaksanaan pekerjaan.

Permasalahan utama adalah menyangkut sistem kerja yang terdiri dari seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas.  Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Dr. R. Widyopramono pada ceramahnya di hadapan peserta Diklat Kepemimpinan tingkat IV angkatan 2 dan 3 yang berlangsung di Aula Adhyaksa Loka Pusat Dikilat Manajemen dan Kepemimpinan kampus B Badan Diklat Kejaksaan RI Jalan Hankam No. 60, Ceger, Jakarta Timur, Kamis (8/5/2014).

“Karena masalah tersebut, maka percepatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi tidak hanya semata-mata menyangkut persoalan manajerial, tetapi juga membutuhkan adanya pendekatan sistem secara menyeluruh,” lanjut Widyo.

Dalam Ceramah Pimpinan dengan topik ‘Manajemen Percepatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)’’ tersebut, mantan Kajati Jawa Tengah itu mengaku bahwa dirinya menyambut baik topik yang diminta panitia penyelenggara Diklat. “Saya sangat senang dengan  topik yang diangkat,  sangat terkait dengan peranan dan fungsi bidang Pidsus Kejaksaan Agung yang saat ini sedang fokus pada penyelesaian penanganan perkara baik yang merupakan tunggakan perkara tahun-tahun sebelumnya maupun perkara-perkara yang saat ini sedang di tangani’’ kata Widyopramono. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Berita Hukum | Tag , , , , | Meninggalkan komentar

Penanganan Aset dan Harta Kekayaan

Kelahiran Perma Nomor 1 Tahun 2013 merupakan jawaban terhadap kebutuhan hukum

Salah satu instrumen internasional yang menjadi tonggak penting dan banyak memengaruhi praktik penegakan hukum, terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi, yaitu United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003. Resolusi PBB Nomor 58/4 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Konvensi PBB mengenai antikorupsi tersebut, telah diteken oleh sedikitnya 116 negara dan banyak negara meratifikasi

Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat beradab dunia, pada 18 April 2006 telah meratifikasi UNCAC 2003, melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Sebagai negara pihak (states parties) maka kita pun wajib mengadopsi ketentuan dalam UNCAC 2003, termasuk mengimplementasikan dalam penegakan hukum.

Dalam tataran teoritik, ketentuan Pasal 54 Ayat (1) UNCAC 2003 yang mengatur tentang perampasan aset/harta kekayaan tanpa suatu putusan pidana dengan alasan tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan karena berbagai sebab, sesungguhnya berpijak dari doktrin Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture atau biasa dikenal dengan civil forfeiture.

Doktrin NCB yang berkembang dalam common law system, menungkinkan negara memperoleh aset yang berasal dari hasil kejahatan melalui mekanisme gugatan. Doktrin hukum NCB dan amanat Pasal 54 Ayat (1) Huruf c itulah, yang jadi pijakan teoritik dan normatif pengundangan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Pemikiran Hukum | Tag , , , , | Meninggalkan komentar

Pendekatan Represif Plus

Gerakan masif pemberantasan korupsi melalui pendekatan represif, di satu sisi mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Realitasnya di sisi lain, tren tindak pidana korupsi dalam beberapa tahun terakhir ini justru meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ibarat penyakit, korupsi telah mewabah pada berbagai sektor kehidupan, bahkan terdesentralisasi ke daerah, melibatkan pejabat publik di daerah.

Padahal sasaran utama Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) sebagaimana amanat Perpres Nomor 55 Tahun 2012 adalah menurunkan tingkat korupsi serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan terbebas dari korupsi. Salah satu indikator keberhasilan dari sasaran utama strategi itu adalah peningkatan indeks persepsi korupsi (IPK).

Indeks itu merupakan agregat dari penggabungan beberapa indeks yang dihasilkan beberapa lembaga. Indeks itu mengukur tingkat persepsi korupsi sektor publik, yakni korupsi yang dilakukan pejabat negara dan politikus. Tinjauan dari aspek itu memperlihatkan pendekatan represif justru tak membawa pengaruh signifikan terhadap IPK. Penilaian Political and Economic Research Consultant (PERC) dan Transparency International (TI) sejak 2009 sampai saat ini cenderung stagnan dan tak mengalami peningkatan berarti. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Pemikiran Hukum | Tag , , | Meninggalkan komentar